Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Sabtu (2/8/2025), dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di sektorsumber daya air. 

Dalam pertemuan tersebut, Saadiah menekankan bahwa pengelolaan air di wilayah kepulauan seperti Maluku adalah kebutuhan mendesak yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat, keberlanjutan pertanian, serta perlindungan terhadap lingkungan.

“Air adalah sumber kehidupan, dan pengelolaannya di Maluku Bukanlah pilihan, tapi keharusan,” ujar Politisi Fraksi PKS itu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Diskusi berlangsung hangat dengan pemaparan berbagai program prioritas BWS Maluku, termasuk progres pembangunan Bendungan Way Apu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain sebagai pengendali banjir,bendungan ini dirancang untuk mendukung sistem irigasi dan ketahanan air di Pulau Buru.

Legislator Dapil Maluku ini juga mendapat laporan terkait pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2025, sebaran irigasi air tanah, dan programP3-TGAI (Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi). Ia turut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana seperti Negeri Lima, termasuk usulan pengadaan alat berat dan pembangunan talud untuk mitigasi bencana.

“BWS harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir dan DAS (daerah aliran sungai). Kita semua baik saya maupun rekan-rekan kami di fraksi atau di komisi akan berupaya untuk mendorong alokasi anggaran dan sinergi lintas kementerian agar kebutuhan strategis di sektor air dapat terpenuhi secara merata,” tutup Saadiah Uluputty.

Pada kesempatan tersebut, Saadiah disambut langsung oleh Kepala Balai, Fery Moun Hepy, beserta jajaran staf teknis. Kunjungan ini menunjukkan peran aktif DPR RI dalam memastikan pembangunan tidak hanya terjadi di pusat kota, tapi menjangkau desa-desa kecil dan pesisir yang selama ini masih minim intervensi. (uc/rdn)